Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
Sistem Informasi Manajemen Aset Negara – Daerah yang direncanakan menjadi ibu kota baru Indonesia adalah sebagian wilayah Provinsi Penajam-Paser Utara dan sebagian wilayah Provinsi Kutai-Kartanegara di Kalimantan Timur. Pemerintah menyatakan beban kerja di Jakarta dan Pulau Jawa sangat berat. Setidaknya ada empat alasan utama:
Berdasarkan Survei Penduduk Negara (SUPAS) tahun 2015, 56,56 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Sedangkan di pulau lain kecuali Sumatera kurang dari sepuluh persen. Jumlah penduduk Pulau Sumatera adalah 21,78 persen dari total penduduk Indonesia, yaitu. 56.932.400 orang. Di Kalimantan, jumlah penduduk Indonesia hanya 6,05 persen atau 15.801.800 jiwa. Sulawesi memiliki jumlah penduduk Indonesia sebesar 7,33 persen atau 19.149.500 jiwa. Bali dan Nusa Tenggara berpenduduk 14.540.600 jiwa atau 5,56 persen penduduk Indonesia. Sedangkan di Maluku dan Papua persentasenya sangat rendah yakni sebesar 2,72 persen atau 7.103.500 jiwa.
Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
Alasan kedua, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni produk domestik bruto (PDB) sangat dominan. Sementara pulau-pulau lain tertinggal jauh. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi ekonomi Jawa terhadap PDB sebesar 58,49 persen pada tahun 2018. Sebanyak 20,85 persen di antaranya diberikan oleh Jabodetabek. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 5,61 persen. Di Pulau Sumatera, kontribusi terhadap perekonomian meningkat sebesar 4,3 persen menjadi 21,66 persen. Sedangkan Kalimantan memberikan kontribusi perekonomian sebesar 8,2 persen dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,33 persen. Di Sulawesi, partisipasinya hanya 6,11 persen. Namun pertumbuhan ekonominya sangat tinggi yaitu 6,99 persen. Di Bali dan Nusa Tenggara kontribusinya sebesar 3,11 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,73 persen. Di Maluku dan Papua sebesar 2,43 persen memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89 persen.
Solusi Manajemen Aset Rfid (asetra)
Ketersediaan air bersih menjadi salah satu perhatian pemerintah ketika memilih lokasi ibu kota baru. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia menghadapi krisis air yang serius pada tahun 2016. Ada daerah yang masuk daftar kuning artinya memberi tekanan pada ketersediaan air, misalnya di wilayah Jawa Tengah. Di wilayah Jawa Timur, indikatornya berwarna oranye yang berarti terjadi kekurangan air. Sedangkan di wilayah Jabodetabek indikatornya berwarna merah atau terjadi penurunan total. Hanya sebagian kecil Pulau Jawa yang memiliki tanda hijau atau persediaan air yang masih utuh, yakni di kawasan Gunung Salak hingga Ujung Kulon.
Hasil model KLHS Bappenas tahun 2019 menunjukkan perubahan lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Laju penggunaan lahan dominan di Pulau Jawa lima kali lipat dibandingkan Kalimantan. Pada tahun 2000, proporsi lahan terbangun di Pulau Jawa sebesar 48,41 persen. Kemudian turun menjadi 46,49 persen pada tahun 2010. Sesuai program transfer ibu kota, pada tahun 2020 dan 2030, lahan terbangun di Pulau Jawa masing-masing sebesar 44,64 dan 42,79 persen. Di Kalimantan, pengembangan lahan pada tahun 2010 sebesar 9,29 persen. Pangsa lahan terbangun di Kalimantan diperkirakan akan meningkat menjadi 10,18 persen pada tahun 2020 dan menjadi 11,08 persen pada tahun 2030. Sementara di Pulau Sumatera, pangsa lahan terbangun pada tahun 2010 sebesar 32,54 persen. memproyeksikan konstruksi tumbuh 32,71 persen pada tahun 2020 dan 32,87 persen pada tahun 2030. Sedangkan di Sulawesi, pangsa lahan terbangun pada tahun 2010 sebesar 4,88 persen. Angka tersebut kemudian diperkirakan meningkat menjadi 5,42 persen pada tahun 2020 dan 5,96 persen pada tahun 2030.
Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah agar dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan di masing-masing daerah diharapkan konsisten dengan kebijakan di tingkat nasional, namun tetap mempertimbangkan kepentingan dan permasalahan yang dianggap spesifik di masing-masing daerah. Ibu kota baru Kalimantan ini merupakan pusat pemerintahan yang menunjang kegiatan pemerintahan melalui kegiatan usaha. Studi tersebut mencakup skenario yang menunjukkan ibu kota baru akan memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih kecil dibandingkan Jakarta yang saat ini berpenduduk 10,2 juta jiwa.
Terkait dengan pergerakan modal, banyak hal yang perlu dikaji di bidang pengelolaan aset terkait perbaikan pengelolaan BMN pada angkatan kerja yang menganggur dan setengah menganggur di Jakarta serta pengelolaan BMN. hal-hal yang akan dibangun dan/atau dijadikan ekosistem di ibu kota baru.
Peran Manajemen Sistem Informasi Bagi Perusahaan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah karena peristiwa masa lalu dan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan yang akan diterima oleh pemerintah. dan masyarakat dan dapat diukur dalam istilah moneter, termasuk sumber daya non-moneter yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada publik dan sumber daya yang dilindungi karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi modal di masa depan adalah potensinya untuk memberikan kontribusi pada kegiatan pemerintah dalam bentuk pendapatan atau penghematan pengeluaran pemerintah. Menurut Asset Management Institute (2015) dalam The Anatomy of Asset Management, hubungan antara manajemen aset dengan sistem manajemen aset digambarkan dalam model hubungan sebagai berikut:
Konsep pengelolaan BMN yang paling produktif bagi kesejahteraan manusia digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan BMN untuk mengambil nilai dari aset yang dikelola. Sedangkan sistem manajemen aset adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta melaksanakan prosedur yang tepat untuk mencapai tujuan pengelolaan aset dan organisasi. Oleh karena itu, aset perlu dikelola dengan baik melalui pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memaksimalkan manfaat, meminimalkan risiko dan mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Akibat pemindahan ibu kota negara akan sangat mempengaruhi pengelolaan BMN di wilayah Jakarta dan pengelolaan BMN di lokasi ibu kota baru. BMN Jakarta harusnya mampu memberikan dampak yang besar bagi negara. Dalam proses tersebut, dengan memulai peta komprehensif gedung-gedung pemerintah di Jakarta yang dilanjutkan dengan kajian mendalam seperti analisis HBU, analisis biaya-manfaat dan studi kelayakan lainnya, termasuk peninjauan rencana terkait pengelolaan aset negara, jika baru. , peran proses itu penting. ada modal. Ada. Tentu saja pengelolaan BMN selalu berpedoman pada UU No. 1.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004, ketika Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik umum, oleh karena itu penulis menilai tidak perlu ada lembaga baru yang mengelola BMN dimaksud.
Upaya yang harus dilakukan antara lain memetakan BMN yang digunakan untuk tugas dan kegiatan dan BMN yang sudah tidak digunakan lagi untuk menunjang tugas dan kegiatan. Aset tetap tersebut sebagian besar dimiliki oleh Pengguna Bangunan, sehingga Pengguna Bangunan harus mempunyai komitmen dan pemahaman terhadap pengelolaan BMN. BMN tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Departemen/Badan. Oleh karena itu, jika ada BMN yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan, maka nilainya harus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah berupa penerimaan negara nirlaba (PNBP) provinsi atau penghematan biaya. Setiap kementerian/departemen harus mulai memetakan BMN yang terkena dampak pemindahan ibu kota untuk mengidentifikasi dan memastikan tidak ada BMN yang tidak aktif atau BMN yang kurang dimanfaatkan. Karena banyaknya aset, tidak menutup kemungkinan aset tersebut dikelola oleh lembaga layanan publik yang berbeda agar memiliki keleluasaan dalam pengelolaannya.
Regulasi Manajemen Aset
Pengelolaan aset yang berkelanjutan merupakan hal yang penting dan harus didukung oleh informasi dan data untuk perencanaan jangka panjang guna mencapai tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi/keuangan, dan lingkungan. Pengelola properti dan pengguna properti mempunyai peranan penting dalam penerapan pengelolaan properti berkelanjutan. Tinjauan portofolio aset dan kajian manajemen aset yang mendalam akan menentukan pengelolaan aset yang mungkin tidak berfungsi di Jakarta, yang dapat digunakan oleh PNBP dengan berbagai cara hingga dialihkan dan berkontribusi pada pengembangan aset di ibu kota baru. Berdasarkan ketentuan PP 27 Tahun 2014, BMN yang tidak terpakai dapat diperbaiki melalui BMN antara lain sewa, CSP, BGS/BSG. Namun menurut penelitian BMN tersebut lebih menguntungkan jika dijual, sehingga BMN tersebut bisa dijual dan efeknya akan menyumbangkan PNBP ke APBN.
Pengelola gedung dan pengguna gedung mempunyai peranan penting dalam penerapan pengelolaan aset berkelanjutan, khususnya dalam hal pembangunan aset baru, serta dapat menciptakan ekosistem melalui peningkatan kolaborasi pengelolaan BMN lintas kementerian/departemen. Sistem pengelolaan aset ini akan mengurangi atau menghilangkan batasan peraturan dan “pemantauan” aset oleh masing-masing departemen/lembaga dan diharapkan dapat meningkatkan distribusi manfaat dari pengelolaan BMN yang bersangkutan. sebagai pengelola properti yang mempunyai peranan penting, dan sebagai pemain kunci dalam koordinasi pengelolaan properti BMN, mampu mengintegrasikan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat pentingnya pengelolaan properti berkelanjutan. Berkat peningkatan peran tersebut, tidak perlu lagi membuat pusat pengendalian BMN baru. Menurut Asset Management Institute (2015), karena kemungkinan adanya perbedaan dalam setiap organisasi di setiap sektor, tidak ada model ideal untuk mendefinisikan ruang lingkup manajemen aset, dan lingkungan manajemen aset akan berkembang dan berubah sesuai kebutuhan. .
Secara umum kerangka manajemen gudang dengan pendekatan model konseptual mencakup 6 bagian, yaitu perencanaan dan strategi, sistem pengambilan keputusan manajemen gudang, siklus gudang, informasi gudang, manajemen organisasi dan personalia, serta risiko dan analisis. Dalam konteks pengelolaan aset BMN, dilakukan pembahasan dengan menggunakan model konseptual dan dilakukan perubahan model pengelolaan aset untuk menyelaraskan siklus hidup aset dengan pengelolaan BMN, seperti terlihat pada Gambar 2.
Berdasarkan gambaran tersebut terlihat bagaimana faktor organisasi dan manusia, pengetahuan tentang aset dan risiko, serta inovasi dalam pengelolaan aset merupakan faktornya. Ketiga bidang ini mewakili bidang manajemen yang harus dimiliki suatu organisasi. Keenam faktor pengelolaan aset inilah yang akan menentukan keberlangsungan pengelolaan aset. Dalam struktur pengelolaan BMN, memegang peranan penting dalam pengelolaan aset.
Glonas Kembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Semen Indonesia (simasi)
Download source code sistem informasi manajemen aset, sistem informasi manajemen aset, sistem informasi manajemen aset berbasis web, source code sistem informasi manajemen aset berbasis web, sistem informasi manajemen aset daerah, sistem informasi manajemen aset perusahaan, source code sistem informasi manajemen aset, sistem manajemen aset, manajemen proyek sistem informasi, sistem informasi aset, sistem informasi manajemen kepegawaian, skripsi sistem informasi manajemen aset berbasis web
